Pemerintah Indonesia memanggil perwakilan Google dan Meta setelah keduanya dinilai belum sepenuhnya patuh terhadap implementasi PP Tunas, regulasi perlindungan anak di ruang digital yang mulai berlaku efektif pada akhir Maret 2026. Sorotan utama mengarah ke Google karena dinilai belum menerapkan pemblokiran akun anak secara menyeluruh di seluruh ekosistem layanannya.
Isu ini menjadi perhatian besar karena PP Tunas mewajibkan platform digital berisiko tinggi untuk membatasi akses anak di bawah usia tertentu, terutama pada layanan yang berpotensi menimbulkan risiko paparan konten berbahaya, interaksi tidak aman, hingga adiksi digital. Pemerintah menegaskan, tanggung jawab perlindungan anak tidak lagi semata dibebankan kepada orang tua, tetapi juga kepada platform yang mengelola ruang digital.
Apa Itu PP Tunas?
PP Tunas merupakan singkatan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Aturan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai pedoman teknis implementasinya. Pemerintah menetapkan regulasi ini untuk membatasi akses anak terhadap platform digital berisiko tinggi, terutama media sosial dan layanan jejaring tertentu.
Dalam pernyataan resminya, Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut bahwa anak di bawah 16 tahun tidak lagi diperkenankan memiliki akun pada sejumlah platform digital berisiko tinggi tanpa mekanisme yang sesuai dengan aturan. Implementasi kebijakan ini mulai berjalan efektif sejak 28 Maret 2026.
Kenapa Google Disorot?
Sorotan terhadap Google muncul karena perusahaan itu dinilai belum menerapkan pendekatan pemblokiran menyeluruh terhadap akun anak sebagaimana ekspektasi pemerintah. Dalam konteks PP Tunas, yang dipersoalkan bukan sekadar ada atau tidaknya fitur pengawasan orang tua, melainkan apakah platform benar-benar mencegah anak di bawah umur membuat atau menggunakan akun pada layanan berisiko tinggi tanpa verifikasi usia dan pembatasan yang efektif.
Masalahnya, ekosistem Google sangat luas—mulai dari YouTube, akun Google, layanan login lintas aplikasi, hingga integrasi dengan perangkat Android. Karena itu, penerapan pembatasan usia secara ketat dan konsisten menjadi jauh lebih kompleks dibanding platform tunggal biasa. Namun justru karena jangkauannya besar, pemerintah menilai kepatuhan Google menjadi krusial dalam pelaksanaan aturan ini.
Pemerintah Ingin Bukan Sekadar Fitur, Tapi Penegakan Nyata
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa platform digital wajib memiliki mekanisme verifikasi usia yang bisa mengenali apakah pengguna masih anak-anak atau sudah cukup umur. Dalam sejumlah pernyataan resmi, Komdigi berulang kali menekankan bahwa platform tidak cukup hanya menyediakan fitur opsional, tetapi harus benar-benar bertanggung jawab atas siapa yang bisa masuk dan mengakses layanan mereka.
Dengan kata lain, pemerintah ingin melihat penegakan nyata di level akun, bukan sekadar edukasi atau pengaturan yang bisa dilewati dengan mudah. Itulah yang membuat isu “Google tolak blokir akun anak secara menyeluruh” menjadi sensitif, karena publik melihat ada benturan antara pendekatan regulasi nasional dengan model operasional platform global.
Google dan Meta Dipanggil, Sinyal Pemerintah Mulai Keras
Pemanggilan Google dan Meta oleh pemerintah menunjukkan bahwa fase implementasi PP Tunas kini sudah masuk tahap pengawasan dan penegakan. Ini bukan lagi sekadar sosialisasi aturan, melainkan evaluasi terhadap kepatuhan platform besar yang selama ini memiliki jutaan pengguna anak dan remaja di Indonesia.
Langkah ini juga penting secara politik dan regulasi. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa PP Tunas bukan aturan simbolik, tetapi kebijakan yang memang akan dipaksa berjalan, termasuk bila harus berhadapan dengan raksasa teknologi global.
Kenapa Pemblokiran Akun Anak Jadi Perdebatan?
Di satu sisi, pemerintah berargumen bahwa pembatasan ketat diperlukan untuk melindungi anak dari risiko digital yang semakin nyata, seperti:
- paparan konten tidak layak
- perundungan siber
- penipuan online
- kecanduan gawai
- eksploitasi data dan interaksi berbahaya
Argumen ini juga diperkuat oleh berbagai pernyataan resmi Komdigi yang menekankan bahwa ruang digital saat ini tidak netral bagi anak.
Namun di sisi lain, platform global seperti Google umumnya cenderung memakai pendekatan parental controls, supervised accounts, dan pengaturan berbasis keluarga, bukan pemblokiran total lintas layanan. Di sinilah letak benturan utamanya: pemerintah Indonesia mendorong pembatasan lebih tegas, sementara perusahaan teknologi cenderung memilih model kontrol bertahap dan fleksibel.
Dampaknya Bisa Besar bagi Ekosistem Digital Indonesia
Jika pemerintah bersikeras menuntut kepatuhan penuh, maka platform seperti Google bisa dipaksa melakukan penyesuaian besar pada sistem akun mereka di Indonesia. Dampaknya bisa meluas ke banyak layanan, termasuk:
- pembuatan akun baru oleh anak
- akses ke media sosial dan video
- login ke aplikasi tertentu
- integrasi akun di perangkat sekolah atau keluarga
Bagi orang tua, aturan ini bisa dianggap membantu. Namun bagi platform, penerapan teknisnya tidak sederhana karena menyangkut privasi, verifikasi usia, akses pendidikan, dan interoperabilitas layanan.
Kesimpulan
Kasus Google yang disorot karena belum memblokir akun anak secara menyeluruh menandai babak penting dalam implementasi PP Tunas di Indonesia. Pemerintah kini tidak lagi hanya mendorong imbauan, tetapi mulai menguji sejauh mana raksasa teknologi global benar-benar mau tunduk pada aturan perlindungan anak yang berlaku nasional.
Jika tarik-menarik ini terus berlanjut, maka hasil akhirnya bisa menjadi preseden penting: apakah Indonesia benar-benar mampu memaksa platform besar seperti Google dan Meta mengubah cara mereka mengelola akun anak di pasar domestik.
