Rusia dan China memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan memperkuat koordinasi internasional untuk melindungi pelayaran komersial di Selat Hormuz. Kebuntuan ini terjadi saat ketegangan di Timur Tengah masih tinggi dan Donald Trump kembali menekan Iran dengan ultimatum keras terkait akses pelayaran dan keamanan kawasan.
Resolusi yang diajukan Bahrain itu sebenarnya telah “diencerkan” dari versi awal. Draf final tidak lagi memuat otorisasi penggunaan kekuatan, melainkan hanya mendorong negara-negara untuk melakukan koordinasi defensif, termasuk pengawalan kapal dagang, guna menjamin keselamatan navigasi di Hormuz. Namun, itu tetap tidak cukup untuk menghindari veto dari dua anggota tetap DK PBB tersebut.
11 Negara Setuju, Tapi Veto Rusia-China Menggagalkan Resolusi
Dalam pemungutan suara di New York, resolusi itu memperoleh 11 suara dukungan, sementara Pakistan dan Kolombia abstain. Karena Rusia dan China menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap, rancangan tersebut otomatis gagal diadopsi. Kondisi ini menegaskan kembali bagaimana isu Selat Hormuz kini bukan hanya soal pelayaran, tetapi sudah menjadi pertarungan diplomatik besar di level global.
Bahrain, yang menjadi sponsor utama resolusi, sebelumnya sudah beberapa kali merevisi naskah untuk mengurangi penolakan, terutama dari negara-negara yang khawatir teks itu bisa dibaca sebagai legitimasi terselubung bagi operasi militer terhadap Iran. Namun hingga pemungutan suara terakhir, kompromi itu tetap gagal menyatukan Dewan.
Kenapa Rusia dan China Menolak?
Rusia dan China menilai draf resolusi tersebut masih terlalu condong menyalahkan Iran dan tidak cukup mencerminkan akar konflik, termasuk serangan militer sebelumnya yang melibatkan AS dan Israel. Keduanya menilai penyelesaian krisis tidak bisa hanya dibingkai sebagai isu keamanan maritim, tetapi harus memasukkan dimensi politik dan deeskalasi yang lebih luas.
Sikap ini sejalan dengan posisi diplomatik Beijing dan Moskow dalam beberapa pekan terakhir, yang lebih mendorong formula gencatan senjata, negosiasi, dan tekanan agar konflik tidak berubah menjadi perang kawasan yang lebih besar. Karena itu, veto mereka juga bisa dibaca sebagai penolakan terhadap pendekatan yang dianggap membuka ruang bagi tekanan militer lebih lanjut terhadap Teheran.
PBB Buntu, Trump Justru Naikkan Tekanan ke Iran
Kebuntuan di PBB datang pada momen yang sangat sensitif. Pada saat bersamaan, Donald Trump kembali mengeluarkan ancaman keras kepada Iran dan memberi sinyal bahwa Washington masih mempertimbangkan tekanan lanjutan bila Teheran tidak memenuhi tuntutan terkait jalur pelayaran dan stabilitas kawasan. Reuters sebelumnya melaporkan bahwa Trump juga sempat menekan agar ada terobosan cepat terkait pembukaan akses di Hormuz.
Situasi ini membuat Dewan Keamanan terlihat makin tidak efektif dalam meredam eskalasi. Ketika jalur diplomasi multilateral buntu, ruang manuver negara-negara besar justru melebar melalui tekanan bilateral, operasi militer terbatas, atau koalisi di luar payung PBB. Bagi pasar global, ini menjadi sinyal bahwa risiko geopolitik belum mereda.
Selat Hormuz Tetap Jadi Titik Paling Rawan
Selat Hormuz adalah salah satu jalur energi terpenting di dunia karena menjadi lintasan utama ekspor minyak dan gas dari kawasan Teluk. Karena itu, setiap kebuntuan politik terkait keamanan di jalur ini langsung berimbas pada sentimen pasar, ongkos logistik, dan persepsi risiko di sektor energi global. Dalam beberapa pekan terakhir, isu keamanan Hormuz memang menjadi salah satu fokus utama komunitas internasional.
Gagalnya resolusi DK PBB berarti belum ada payung internasional baru yang bisa menjadi dasar koordinasi lebih luas untuk pengamanan jalur tersebut. Akibatnya, dunia kini kembali bergantung pada kalkulasi masing-masing negara—baik negara Teluk, negara Barat, maupun kekuatan besar seperti China dan Rusia—yang belum tentu punya kepentingan yang sama.
Apa Dampaknya Setelah Veto Ini?
Dalam jangka pendek, veto Rusia-China memperlihatkan bahwa upaya membangun konsensus global atas krisis Hormuz masih sangat sulit. Secara diplomatik, ini menjadi pukulan bagi Bahrain dan negara-negara pendukung resolusi, termasuk blok yang ingin menegaskan kebebasan navigasi sebagai prioritas utama.
Dalam jangka lebih luas, kebuntuan ini berpotensi memperpanjang ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah. Selama tidak ada formula yang bisa diterima semua pihak—baik yang menekankan keamanan maritim maupun yang menuntut deeskalasi politik—maka ancaman terhadap stabilitas kawasan, pasokan energi, dan perdagangan global akan tetap tinggi.
