Jakarta – Polemik terkait buku Jokowi’s White Paper kembali mencuat setelah salah satu penulisnya, Rismon Sianipar, mengungkap adanya sejumlah kesalahan fatal dalam proses penelitian yang digunakan dalam buku tersebut.
Buku yang juga ditulis bersama Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma itu sebelumnya memuat analisis digital forensik mengenai keabsahan dokumen akademik milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Kritik terhadap Metodologi Penelitian
Dalam berbagai pernyataan publik, Rismon menyebut bahwa terdapat sejumlah kelemahan dalam pendekatan penelitian yang digunakan dalam buku tersebut.
Beberapa kritik yang muncul antara lain terkait penggunaan data pembanding yang dinilai kurang memadai serta metode analisis yang dianggap belum memenuhi standar penelitian akademis yang kuat.
Sejumlah pakar juga menyoroti aspek metodologi yang digunakan dalam buku tersebut. Salah satunya adalah kurangnya studi komparasi dengan dokumen akademik lain pada periode yang sama, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam penelitian ilmiah.
Tanpa perbandingan dengan dokumen sejenis dari era yang sama, hasil analisis dinilai berpotensi menghasilkan kesimpulan yang tidak komprehensif.
Buku Setebal 700 Halaman
Buku Jokowi’s White Paper sendiri diketahui memiliki ketebalan hampir 700 halaman dan berisi berbagai analisis, dokumentasi, serta argumentasi mengenai polemik ijazah Presiden Joko Widodo.
Para penulis sebelumnya menyatakan bahwa buku tersebut disusun berdasarkan catatan penelitian, analisis digital forensik, dan kajian terhadap sejumlah dokumen yang beredar di publik.
Buku itu sempat menarik perhatian publik karena membahas isu yang telah lama menjadi perdebatan politik di Indonesia.
Perdebatan Publik Masih Berlanjut
Polemik mengenai isi buku tersebut memicu perdebatan luas di ruang publik, baik di kalangan akademisi, pengamat politik, maupun masyarakat umum.
Sebagian pihak menilai buku tersebut sebagai bentuk kajian kritis, sementara pihak lain mempertanyakan validitas metode penelitian yang digunakan.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa isu terkait dokumen akademik Presiden Jokowi masih menjadi topik sensitif dalam dinamika politik nasional.
Sejumlah pengamat menilai diskursus akademik seharusnya dilakukan secara terbuka melalui mekanisme ilmiah seperti publikasi penelitian, forum akademik, maupun debat ilmiah yang transparan.
